BPN Gencar Sosialisasi Prona

BENTENG, BE-Guna menggenjot ketertiban kepemilikan lahan milik masyarakat agar terdaftar secara hukum, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Tengah aktif melaksanakan sosialisasi cara mengurus membuat sertifikat prona. Dengan memberikan penjelasan kepada warga jika pembuatan prona di Kabupaten Bengkulu Tengah gratis. Masyarakat yang mengajukan pembuatan prona atas tanahnya diimbau tidak mengeluarkan uang untuk petugas.

Ditegaskan Kepala BPN Benteng, Jamaludin, dalam rangka penertiban terhadap aset yang dimiliki oleh masyarakat, BPN Bengkulu Tengah telah melaksanakan kegiatan penyuluhan prona gratis tahun 2015.

Sosialisasi dilaksanakan hingga ketingkat desa dengan melibatkan langsung jajaran Pemerintah Desa (Pemdes).

\'\'Warga juga mendapatkan pelayanan dan penjelasan maksimal oleh Pemda dan petugas BPN, agar warga tidak takut mengurus surat tanah yang dimiliki. \"Sama sekali tidak ada biaya dalam pembuatan prona. Semua ditanggung negara untuk biayanya, dengan demikian kita harapan tingkat kesadaran masyarakat lebih tinggi untuk mengurus prona,\" tuturnya.

Menurutnya, sosialisasi BPN melaksanakan sosialisasi hingga ketingkat desa se-Kabupaten Bengkulu Tengah dengan memberikan pemahaman kepada warga proses prosedur pengajuan prona. Prona ini diberikan gratis, BPN tidak sepeser pun memungut biaya.

\"Sosialisasi sudah dilaksanakan secara maksimal, itu terbukti dengan banyak warga yang mengajukan pengurusan prona baik langsung ke BPN ataupun melalui Pemdes setempat,\" tegasnya.

Pembuatan sertifikat secara gratis ini merupakan timbal balik pemerintah untuk pemerintah desa yang membayar pajak setiap tahun. Untuk proses pengukuran dan pembuatan sertifikat, BPN akan mempermudahnya. Khusus kepala desa yang desanya mendapat program prona diminta melengkapi syarat-syarat, terutama batas-batas tanah yang akan disertifikat harus jelas. \"Ya semua harus sesuai dengan prosedurnya, jika ada petugas yang meminta uang saat pembuatan silahkan lapor kekita,\" ungkapnya.

Di Bengkulu Tengah sendiri 33 desa dipastikan mendapatkan jatah prona 2015, dengan kuota sebanyak 2.465 persil, terbagi 2.265 untuk masyarakat umum di 33 desa dan ditambah 100 persil diberikan ke lintas sektor UKM, dan 100 persil lagi untuk nelayan tangkap. (320)

Sumber: